RUBY8000NEWS - Tak cuma selaku pemain satelit, Starlink pula tengah memperluas cakupan bisnisnya dengan memasuki layanan seluler bernama Direct to Cell. Bila layanan tersebut masuk ke Indonesia, industri telekomunikasi dalam negara dapat kolaps.
Starlink Direct to Cell merupakan layanan yang menawarkan konektivitas seluler ke HP LTE memakai satelit. Layanan yang pernah timbul di web Starlink tersebut disebutkan hendak mulai ada pada 2024, tetapi masih terbatas pada layanan SMS.
Elon Musk sudah menargetkan layanan Suara, Informasi, serta IoT bisa ada pada 2025. Bagi pengamat telekomunikasi, pemerintah wajib mempunyai keberpihakan kepada pelakon usaha yang telah terdapat.
" Tujuan regulator mengharuskan kerja sama dengan operator lokal supaya industri telekomunikasi yang telah terdapat tidak mati," ungkap Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi dalam penjelasan tertulisnya.
Disampaikannya, regulator wajib bisa menguasai teknologi serta rencana besar Elon Musk yang hendak menghubungkan satelit ke telpon selular. Bila layanan direct to cell Starlink telah ada, kemampuan pelanggan selular Indonesia pindah ke Starlink sangat besar. Ini akibatnya hendak mematikan industri telekomunikasi Indonesia.
" Bila Starlink beroperasi langsung, hendak membuat operator telekomunikasi dalam negeri mati. Tidak dapat giant tech semacam Starlink diadu dengan pelakon usaha telekomunikasi dalam negeri. Apa lagi pelakon industri telekomunikasi di Indonesia kebanyakan UMKM. Tentu mereka hendak mati," tutur Heru.
Lebih dahulu, masuknya Starlink ke pasar ritel internet Indonesia terus jadi sorotan dalam sebagian hari terakhir. Apalagi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha( KPPU) hingga turun tangan terpaut dugaan predatory pricing serta dominasi yang dicoba Starlink lewat Forum Group Discussion( FGD) pada Rabu( 29/ 5).
Bermacam pihak terpaut, mulai dari Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Segala Indonesia( ATSI), Asosiasi Satelit Indonesia( ASSI), Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia( APJII), PT Starlink Services Indonesia, akademisi, KPPU, tetapi perwakilan Departemen Komunikasi serta Informatika( Kominfo) tidak muncul.
" Jadi memandang persaingan usaha di industri digital serta telekomunikasi jangan cuma dikala ini saja. Tetapi memandang kemampuan ancamanannya kedepan. Masa kita wajib menunggu pelakon usaha telekomunikasi nasional mati terlebih dulu serta baru melaporkan sudah terjalin predatory pricing serta prilaku dominasi," pungkas Heru.
Tidak ada komentar: